Bangunan SDN 1 Dampit Cicalengka Digembok Pemborong

BANDUNG, Buser Trans
                 Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN 1 Dampit yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Kec.Cicalengka Kab.Bandung ini dipastikan akan terganggu. Pasalnya, bangunan sekolah dasar tersebut dalam status sengketa, dan bahkan kini digembok/disegel oleh pihak pemborong. Ironisnya, kasus ini sudah diketahui pihak Disdik dan Bupati Bandung, tetapi seolah membiarkannya.
                Keterangan yang diperoleh Buser Trans menyebutkan, bahwa sejak tahun 2007 lalu pihak sekolah tidak membayar utangnya sebesar Rp.250 juta kepada pemborong bernama Dayun Rahmat selaku penerima SPK (surat perintah kerja) dari Kepala SDN 1 Dampit yang saat itu dijabar oleh Neneng Romlah.                  
              “Sebenarnya, saya sudah memberikan toleransi kepada pihak sekolah untuk melunasi utang-piutangnya. Tapi sayangnya, pihak sekolah tidak punya itikad baik untuk menyelesaikannya, sehingga terpaksa saya menggembok bangunan sekolah ini,”ungkap Dayun Rahmat.
             Sementara itu, Maman selaku Ketua Komite Sekolah SDN 1 Dampit yang hadir pada saat penyegelan, tidak banyak komentar. Namun, dia meminta agar KBM anak sekolah tidak sampai terganggu, terutama bagi kelas enam yang sebentar lagi mengikuti UN. “Kalau penyegelan itu keinginan pemborong, kami tidak bisa berbuat banyak, kecuali hanya meminta bahwa masalah ini tidak sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar murid,”tuturnya.
             Dengan adanya penggembokan/penyegelan terhadap bangunan SDN 1 Dampit ini, menurut Maman, maka semuanya akan jelas siapa yang bersalah dalam proses pembangunan. Lagi pula, Kepala Sekolah SDN 1 Dampit sebelumnya sudah dipindahkan. Ironisnya, kasus sengketa antara pihak sekolah dengan pemborong dalam proses pembangunan gedung SDN 1 Dampit ini, sebenarnya sudah diketahui oleh Kepala Disdik Drs.H.Juhana dan Bupati Bandung H.Obar Sobarna. Namun, baik Disdik maupun Pemkab Bandung seolah membiarkannya tanpa ada keinginan turun tangan untuk menyelesaikannya.
             Dalam menanggapi kasus sengketa tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Bandung Affandi menyayangkan terjadinya kasus tersebut yang berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian , sehingga dikhawatirkan anak-anak peserta didik yang akan menjadi korban. Karena itu, pihaknya berjanji akan segera memanggil pihak-pihak terkait dalam kasus sengketa ini, termasuk Kadisdik Bandung. “Saya sangat menyayangkan bila benar-benar sekolah tersebut dibongkar, mau dikemanakan murid-murid SDN 1 Dampit itu, padahal mereka tidak tahu masalah yang dihadapi antara pihak sekolah dengan pemborong,”kata Affandi.     
           Dalam upaya menyelamatkan nasib seluruh siswa SDN 1 Dampit dalam kegiatan belajar mengajar, Kepala Desa Dampit Iwan Salman yang juga hadir saat penggembokan, memberikan solusi yakni untuk memanfaatkan gedung serbaguna milik desa. “Kalau memang sekolah digembok pemborong, maka untuk sementara kegiatan belajar mengajar bisa memanfaatkan Gedung Serbaguna Desa Dampit, boleh digunakan dulu. Kan kasihan murid yang mau belajar terutama kelas enam yang menghadapi ujian nasional,”tutur Iwan Salman. (KOS/ BUSER TRANS)**

BRIMOB POLDA JABAR amankan 300kg ganja kering

BRIMOB POLDA JABAR amankan 300kg ganja kering (24/2). paket ganja disimpan di truk kontainer yang biasa mengangkut aspal, diduga paket ganja tersebut berasal dari Aceh yang diselundupkan melalui pelabuhan Merak. truk disergap di Jl. Raya Bypas Parakanmuncang-Nagrek sekitar pukul 18.00 WIB.

Gudang Benang PT. TBM Terbakar Kerugian Mencapai Milyaran Rupiah

Sejumalah pemadam Kebakaran dan petugas Kepolisian di lokasi PT. TBM saat mengatasi kebakaran

Kab. Sumedang, Buser Trans,.

            Gudang benang milik PT. TBM yang berlokasi Kp. Cikandang Ds. Cikahuripan Kec. Cimanggung Kab. Sumedang sekitar pukul 01:30 Wib dini hari (12/02) ludes terbakar, akibat kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian hingga mencapai 10 milyar.

            Kapolsek Cimanggung AKP Tatang Ependi mengatakan kejadian kebakaran bermula diketahui oleh karyawan pabrik yang akan istirahat pada pukul 01:30, asal api dari sebuah gudang tempat penyimpanan benang sebanyak 362 ton jenis TC saat itu api sudah membesar, penyebab terjadinya kebakaran hingga berita ini diturunkan belum diketahui pasti namun Kapolsek menanbahkan bahwa ruang gudang tempat penyimpanan benang memang tidak ada yang menunggu dan tidak dialiri listrik sehingga kecil kemungkinan asal api terjadi dari arus pendek “untuk mengetahuai penyebab kebakaran pihak Puslabfor Mabes Polri akan segera memeriksanya dan PT TBM ini status perusahaanya di asuransikan ke 3 perusahaan salah satu diantaranya PT. MSIG”jelasnya.

            Dalam mengatasi situasi kebakaran yang diturunkan sebanyak 14 Damkar diantaranya UPTD Dinas kebakaran Cicalengka 3 unit, PT. Pollypin Canggih 1 unit, Kodya Bandung 3 unit, Kab. Sumedang 1, Ciparay 2 unit, Soreang 2 unit, PT. Bintang Agung 1 unit dan PT. Kahatek 1 unit, beruntung dalam kejadian kebakaran tersebut tidak sampai menelan korban jiwa.

            Sementara itu pemilik perusahaan PT. TBM Toni Senjaya tidak banyak memberikan komentar saat ditanya wartawan namun membenarkan bahwa pihaknya akibat kejadian kebakaran mengalami kerugian hingga milyaran rupiah.(Kos/Buser Trans)

Yayasan Alam Cijaha Kembali Bikin Resah Warga

Bantuan sapi yang ditudingkan warga Kp. Cijaha Rw 02 Ds. Tanjungwangi bersumber dari Yayasan Alam Cijaha

Kab. Bandung, Buser Trans,.

            Keberadaan Yayasan Alam Cijaha yang berlokasi di Kp. Cijaha Rt.04/02 Ds. Tanjungwangi Kec. Cicalengka Kab. Bandung yang menimbulkan gejolak ketidak setujuan lingkungan masyarakat sekitar akhirnya dinonakifkan dari kegiatan sedang dan yang akan dilaksanakan, keputusan tersebut ditetapkan di Desa Tanjungwangi pada tanggal  07 November 2009 yang ditandatangani oleh Kades Tanjungwangi Lili Suhaeli serta ditembuskan ke unsur Muspika Kec. Cicalengka.

            Setelah empat bulan kegiatan yang ada di yayasan tersebut tidak lagi terdengar namun secara tiba-tiba pada hari senin (08/02/10) sekitar 150 orang warga mendatangi kantor desa Tanjungwangi sambil membawa beberapa sepanduk yang mengecam kepala desa disuap oleh yayasan alam cijaha sebab ada 20 sapi yang kembali disalurkan kepada warga sekitar yayasan, hal tersebut sontak membuat kades serta perangkat desa keget sebab sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan tentang adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan warganya.

            “Kenapa saya yang harus bertanggung jawab tentang penyaluran sapi sebanyak 20 ekor, jika memang ada penyaluran sapi 20 ekor yang ditudingkan warga bersumber dari yayasan alam cijaha saya tidak pernah mendapat laporan dari pihak manapun”ujar kades.

            Sementara itu perwakilan dari pihak penerima sapi Momo (50) membantah kalau sapi yang ada sebanyak 20 ekor atas bantuan Yayasan Alam Cijaha, pihaknya mengatakan bahwa sapi yang diterima warga yang rencananya akan dikirim sebanyak 40 ekor dan tahap awal datang 20 ekor sapi, melihat sebagian warga menolak keberadaan sapi akhirnya penyaluran dihentikan. “Sebenarnya sapi yang ada 20 ekor ini bukan bantuan yang bersumber dari yayasan alam cijaha tetapi ada seorang investor yang mempercayakan kepada warga untuk memelihara saja, nanti jika harga sapi sudah ada peningkatan dari harga awal baru yang memelihara mendapat keuntungan, mengurus sapi kan bukan satu dua bulan ini bisa enam bulan baru kami bisa mendapatkan keuntungan”jelas Momo.

            Selaku penanggung jawab Momo sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut sipatnya nengah (bagi hasil) dan program tersebut bersumber dari PT. Agro yang direkomendasikan oleh Ujang Sutisna warga Pacet Majalaya melalui  koperasi lalu disalurkan ke LP3U yang akhirnya diterima sebagian warga Kp. Cijaha jadi pihaknya menolak kalau sapi tersebut ada sangkut pautnya dengan Yayasan Alam Cijaha yang sudah dinonaktifkan atas rekomendasi warga yang menolak keberadaanya.(Kos/Buser Trans)    

Independent Tidak Memberikan Pendidikan Politik

Balon Bupati Bandung H. Dadang M. Naser saat berada diatas panggung berinteraktif dengan si Cepot dalam acara Pojok Si Cepot yang diadakan Karang Taruna Cicalengka

H. Dadang Naser Balon Bupati Partai Golakar;

“Dimana pendidikan politik rakyat saya bukan menentang independent tapi minta di uji kembali materil tentang undang-undang pemilu di negara ini, jika undang-undang sudah turun itu sudah itu tidak menjadi masalah, cuma yang jelas saya tidak akan berkoalisi dengan independent”

Kab. Bandung, Buser Trans,. 

Pertengahan tahun 2010 ini Pilkada Kab. Bandung akan segera di gelar bahkan beberapa balon bupati dari partai politik hingga yang independent mulai sibuk raih dukungan dengan bergai cara dari jauh-jauh hari sebelumnya para pendukungnya mulai bekerja untuk meraih simpati masyarakat, yang berangkat dari partai politik mulai mengeluarkan aksi dan jurus meraih simpati dan yang akan berangkat dari independent sibuk mencari selembar poto copy KTP, dalam kesempatan tersebut tidak menutup kemungkinan kartu tanda penduduk dalam satu nama dan alamat yang sama di sulap menjadi 10 rangkap hasil poto copy ironisnya si pemilik asli KTP justru tidak tahu menahu bahwa kartu identitasnya di pakai untuk mendukung salah satu balon bupati dari independent, jelas itu akan menjadi PR buat team KPU nanti.

Lain hal dengan balon satu ini yang akan berangkat dari partai politik H. Dadang Naser yang di usung dari partai berlambang beringin yaitu Partai Golkar yang punya konsep Pembangunan Akselerasi Pedesaan, pada hari sabtu (06/02) menggelar acara pojok si cepot yang diliput oleh salah satu station TV lokal Bandung. Dalam kesempatan itu balon bupati berkesempatan naik ke panggung untuk mengadakan dialog interaktif dengan si cepot, namun dirinya mengelak kalau saat naik kepanggung sudah di seting sebelumnya tetapi diakunya saat naik ke panggung hanya spontanitas saja.

            Berbicara masalah Kab. Bandung melihat keadaan saat ini, dirinya sangat prihatin sebab banjir terus menerus melanda wilayahnya hingga mencapai 261 kali banjir dari 2009 hingga 2010 bulan ini sebagai kepedulianya terhadap masyarakat Kab. Bandung dirinya berkeinginan untuk ada realisasi juga normalisasi dalam penanganan banjir, namun pihak propinsi harus segera turun tangan penyebab banjir adalah salah satu penyebabnya dari sungai citarum yang sudah barang tentu menjadi kewenangan propinsi.

Saat disinggung tentang pencalonan di pilkada mendatang dirinya sangat siap untuk duduk sebagai Cabup diakuinya hal itu sudah ada dorongan dari Partai Golkar, pihaknya menepis isu yang beredar dimasyarakat bahwa cabup H. Dadang M. Naser akan dipasangan dengan seorang seniman kondang yaitu dalang Asep Sunandar Sunarnya “nggak itu tidak benar belau (Asep Sunandar Sunarnya) kan sekalanya nasional, nanti bulan April pasangan cawabup baru di umumkan pemilihannya kan masih lama… masing-masing partai masih mengedepankan no 1 dulu”jelasnya. 

“Menurut ilmu politik dan pelajari ilmu politik, tidak ada negara yang independent semuanya demokrasi itu harus melalui partai pendidikanya jelas itu adanya di partai” tegas Dadang M. Naser. Dengan adanya partai saja ilmu pendidikan politiknya belum merata apalagi independent, “dimana pendidikan politik rakyat saya bukan menentang independent tapi minta di uji materil tentang undang-undang pemilu di negara ini, jika undang-undang sudah turun itu sudah itu tidak menjadi masalah, cuma yang jelas saya tidak akan berkoalisi dengan independent”tambahnya

Menurut Ketua PK Golkar Cicalengka H. Sofyan pihaknya siap mensukseskan pilkada terutama Cabup yang diusung dari partai Golkar hal itu wajib untuk dimenangkan, ditambahkan pula bahwa kepengurusan di desa (PD) harus satu suara dalam mengusung calon dari Partai Golkar. (Kos/Buser Trans)

Menkokesra Serahkan Bantuan 467 JT Ke Sumedang

Menko Kesra DR. H R. Agung Laksono di dampingi Bupati Sumedang Don Murdono dan Camat Jatinangor Nandang Suparman melihat kerajinan wayang seusai menyerahkan bantuan untuk korban bencana

Menteri koodinator bidang kesejahteraan rakyat (Menkokesra) DR. H. R Agung Laksono;

“Bila ada kejadian kita harus siap dalam penaganan maupun penyedian bahan makanan, inilah kegiatan yang dilakukan pemerintah jadi nggak benar bila pemerintah tidak melakukan apa-apa”

Kab. Sumedang, Buser Trans,.

            Menteri koodinator bidang kesejahteraan rakyat (Menkokesra) DR. H. R Agung Laksono serahkan bantuan untuk penanganan bencana di wilayah Sumedang dengan total nilai Rp. 467.022.685,- bantuan yang diberikan selain barang ada juga berupa uang tunai senilai Rp. 200 jt bantuan langsung dari Menko Kesra berupa 100 unit alat dapur keluarga, 2 unit tenda pleton 2 unit tenda regu, 1 genset, yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa: 4 unit tenda kanvas/pleton, 4 unit tenda regu, 40 unit Velbet, 3 unit perahu karet, 1 unit mesin perahu, unit rompi, 20 pelampung secara simbolis bantuan tersebut diberikan langsung oleh Menteri koodinator bidang kesejahteraan rakyat (Menkokesra) DR. H. R Agung Laksono kepada Bupati Sumedang Don Murdono di aula gedung kecamatan Jatinangor  sabtu (06/02).

            Menkokesra menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan dialokasikan dari bantuan tanggap darurat dan anggaran cadangan khusus untuk bencana yang dibawah koordinasi Menkokesra dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana total bantuan yang dikeluarkan pada tahun dari APBN pusat pada tahun 2010 Rp. 3 Triliun, namun bantuan yang diberikan menurut Agung dirasa masih kurang dan perlu adanya peningkatan “bila ada kejadian kita harus siap dalam penaganan maupun penyedian bahan makanan, inilah kegiatan yang dilakukan pemerintah jadi nggak benar bila pemerintah tidak melakukan apa-apa”.jelas Agung. (Kos/Buser Trans)

Habis Bunuh Calon Istri Nekad Menabrakan Diri Ke Kereta

Kab. Bandung, Buser Trans,.
Warga Kp. Sinar Baru Rt 04/08 Ds. Samarang Kec. Samarang Kab. Garut bernama Asep Mulayana (30) bertekat menghabisi sisa hidupnya dengan cara bunuh diri menabrakan dirinya ke kereta berkecepatan tinggi di Kp. Cikurutug Rt 02/11 Ds. Cicalengka Wetan Kec. Cicalengka Kab. Bandung (02/02), ironisnya korban sebelumnya tega membunuh calon istrinya yang berstatus janda beranak 2 bernama Nina (35) warga Sumedang di sebuah hotel melati bernama Anjung di daerah Sumedang Selatan Kab. Sumedang.
Penjaga Hotel bernama Dedi (36) saat dikonfirmasi mengatakan tamu yang identitasnya mirip dengan pelaku bunuh diri di Cicalengka sempat cek-in (masuk hotel) dengan menggunakan KTP bernama Asep Mulyana pada pukul 5 sore sehari sebelum bunuh diri (01/02) bersama seorang perepuan, pada pukul 13 siang (02/02) waktunya cek-out (keluar hotel) petugas hotel bermaksud untuk mengecek keberadaan tamu namun saat dibuka pintu kamar hotel terlihat seorang perempuan sudah tidak bernyawa bersimbah darah dengan luka bekas senjata tajam dilehernya, seketika itu petugas langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumedang.
Menurut data yang dihimpun Buser Trans korban bunuh diri yang bernama Asep Mulyana nekat melarikan diri seusai membunuh calon istrinya, sebelum kejadian pada pukul 10 siang korban sempat minta ijin tidur di teras rumah warga di Kp. Cikurutug Cicalengka, pemilik rumah tidak menaruh curiga sedikitpun bahwa orang yang tidur di teras rumahnya diduga habis membunuh calon istrinya, sekira pukul 13:30 wib kereta Serayu dengan No: KA 169 dari arah timur jurusan Banjar-Jakarta melintas lalu korban saat itu nekad menghantamkan dirinya kearah kereta hingga terseret sepanjang 81 meter, dengan kejadian tersebut korban pecah dibagian kepalanya juga meremukan anggota tubuh lainya hingga tewas seketika.(Kos/Buser Trans)

Kades Di Tuntut Mundur, Uang 719 JT Dipertanyakan

Kepala Desa Nanggerang Ono;

“Situasi jaman sekarang jangankan kepala desa presiden juga diminta turun, ya itu hal yang wajar dan menjadi tantangan tapi saya tidak tahu sampai saat ini bahwa ada tuntutan mundur dari warga kepada saya”

Kab. Sumedang, Buser Trans,.

            Program desa yang seharusnya berjalan dengan baik juga tepat sasaran tidak bisa dirasakan warga, pasalnya dana yang masuk ke Desa Nanggerang Kec. Sukasari Kab. Sumedang dengan total nilai Rp.719jt menurut seorang warga bernama Haris tidak pernah direalisasikan dengan baik akhirnya warga ramai-ramai mendatangi kantor desa meminta pertanggung jawaban sang kepala desa (04/03) yang berujung laporan pertanggungjawaban kepala desa di tolak warga.

            “Semenjak diganti sama kepala desa yang sekarang semua program yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah tidak pernah ada transparansi, kades membuat laporan setelah program berjalan, keinginan masyarakat sebelum dana di gunakan harusnya ada musyawarah dulu, sebaiknya kades mundur saja jika tidak ada keterbukaan kepada warga tentang dana yang masuk ke desa”tegas warga desa bernama Haris dan warga lainya yang saat itu bergerombol di depan kantor desa menunggu hasil rapat pleno.           

            Sementara itu Kades Nanggerang Ono saat diminta keterangan mengatakan bila ada pro kontra dipemerintahanya dianggapnya itu hal yang wajar jika warga mempertanyakan tidak transparanya dana dalam program desa itu bisa ditanyakan ke ketua BPD biar jelas semua. Pihaknya juga mengelak kalau program yang sudah berjalan tidak transparan dan menjelaskan  bahwa program yang sudah berjalan dianggapnya sesui dengan prosedur. Menanggapi masalah tuntutan mundur pihaknya menjawab dengan santai “situasi jaman sekarang jangankan kepala desa presiden juga diminta turun, ya itu hal yang wajar dan menjadi tantangan tapi saya tidak tahu sampai saat ini bahwa ada tuntutan mundur dari warga kepada saya”

 ungkapnya.

Ketua BPD Desa Nanggerang Rasdi Hidayat. S.Pd terkait masalah tuntutan dari warga pihaknya sudah memberikan teguran kepada kades saat program berjalan walaupun diakuinya pihaknya tidak pernah dilibatkan setiap ada anggaran turun “sepertinya kades berjalan sendiri, tapi tetap saya sebagai BPD selalu memonitoring namun seandainya warga minta kadesnya mundur dari jabatanya saya serahkan sepenuhnya kepada warganya”jelasnya

            Camat Kecamatan Sukasari Asep Uus R saat dikonfirmasi mengatakan bila memang ada tuntutan dari warga desa Nanggerang terkait masalah program desa yang penggunaan dananya dianggap tidak transparan pihaknya sudah mengetahuai sejak awal bahkan camat sendiri pernah meminta kades dalam pembuatan laporan jangan secara tertulis saja dan sebelum laporan tertulis dibuat harusnya ada rapat musyawarah dulu dengan lembaga desa terkait, bila memang ada dugaan penyelewengan dana oleh kades pihaknya tidak ada kewenagan untuk memeriksa tetapi semua itu diserahkan kepada pemerintahan lebih tinggi.(Kos/Buser Trans)