Kades Di Tuntut Mundur, Uang 719 JT Dipertanyakan

Kepala Desa Nanggerang Ono;

“Situasi jaman sekarang jangankan kepala desa presiden juga diminta turun, ya itu hal yang wajar dan menjadi tantangan tapi saya tidak tahu sampai saat ini bahwa ada tuntutan mundur dari warga kepada saya”

Kab. Sumedang, Buser Trans,.

            Program desa yang seharusnya berjalan dengan baik juga tepat sasaran tidak bisa dirasakan warga, pasalnya dana yang masuk ke Desa Nanggerang Kec. Sukasari Kab. Sumedang dengan total nilai Rp.719jt menurut seorang warga bernama Haris tidak pernah direalisasikan dengan baik akhirnya warga ramai-ramai mendatangi kantor desa meminta pertanggung jawaban sang kepala desa (04/03) yang berujung laporan pertanggungjawaban kepala desa di tolak warga.

            “Semenjak diganti sama kepala desa yang sekarang semua program yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah tidak pernah ada transparansi, kades membuat laporan setelah program berjalan, keinginan masyarakat sebelum dana di gunakan harusnya ada musyawarah dulu, sebaiknya kades mundur saja jika tidak ada keterbukaan kepada warga tentang dana yang masuk ke desa”tegas warga desa bernama Haris dan warga lainya yang saat itu bergerombol di depan kantor desa menunggu hasil rapat pleno.           

            Sementara itu Kades Nanggerang Ono saat diminta keterangan mengatakan bila ada pro kontra dipemerintahanya dianggapnya itu hal yang wajar jika warga mempertanyakan tidak transparanya dana dalam program desa itu bisa ditanyakan ke ketua BPD biar jelas semua. Pihaknya juga mengelak kalau program yang sudah berjalan tidak transparan dan menjelaskan  bahwa program yang sudah berjalan dianggapnya sesui dengan prosedur. Menanggapi masalah tuntutan mundur pihaknya menjawab dengan santai “situasi jaman sekarang jangankan kepala desa presiden juga diminta turun, ya itu hal yang wajar dan menjadi tantangan tapi saya tidak tahu sampai saat ini bahwa ada tuntutan mundur dari warga kepada saya”

 ungkapnya.

Ketua BPD Desa Nanggerang Rasdi Hidayat. S.Pd terkait masalah tuntutan dari warga pihaknya sudah memberikan teguran kepada kades saat program berjalan walaupun diakuinya pihaknya tidak pernah dilibatkan setiap ada anggaran turun “sepertinya kades berjalan sendiri, tapi tetap saya sebagai BPD selalu memonitoring namun seandainya warga minta kadesnya mundur dari jabatanya saya serahkan sepenuhnya kepada warganya”jelasnya

            Camat Kecamatan Sukasari Asep Uus R saat dikonfirmasi mengatakan bila memang ada tuntutan dari warga desa Nanggerang terkait masalah program desa yang penggunaan dananya dianggap tidak transparan pihaknya sudah mengetahuai sejak awal bahkan camat sendiri pernah meminta kades dalam pembuatan laporan jangan secara tertulis saja dan sebelum laporan tertulis dibuat harusnya ada rapat musyawarah dulu dengan lembaga desa terkait, bila memang ada dugaan penyelewengan dana oleh kades pihaknya tidak ada kewenagan untuk memeriksa tetapi semua itu diserahkan kepada pemerintahan lebih tinggi.(Kos/Buser Trans)