Untuk itu perlu kiranya semua anggota kembali dikumpulkan untuk duduk bersama membicarakan kemajuan APDI,”Kalau bisa APDI beralih ke APDESI karena di tinggat Jawa-Barat dan nasional APDI belum ada hanya di Kabupaten Ciamis saja.”harapnya. Dan kalau bisa Mubes diulang kembali untuk menentukan haluan Asosiasi Perangkat Desa, sebelum bara membakar kita semua. (Nurdin Senjaya/Buser Trans)
20 Oktober 2009
"Bara" APDI Kab. Ciamis
Mubes APDI Kab.Ciamis di Pangandaran menyisakan
masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang.
Kab. Ciamis Buser Trans
Musyawarah Besar Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Mubes APDI), tanggal 21 – 22 Februari 2009 yang lalu, dengan hasil voting H Yaya Mulyadi memperoleh suara terbanyak, tetapi hingga kini menyisakan setumpuk permasalahan yang belum terselesaikan dari Mubes tersebut.
Tabloid Buser Trans melakukan investigasi, Selasa 20 Oktober 2009 langsung dari managemen pemimpin redaksi Nurdin Senjaya mencari kebenaran tentang berita yang di terima, diantaranya ada dugaan penyimpangan keuangan Mubes APDI oleh ketua terpilih H Yaya Mulyadi yang diberikan Pemkab Ciamis sebesar 25 jt tidak diserahkan ke panitia Mubes.
Disinyalir pelantikan ketua terpilih oleh dewan pakar cacat hukum, mengingat hanya 2 orang yang melantiknya. Selain itu oleh pihak-pihak tertentu dianggap belum selesai Mubes digelar, mengingat, panitia belum menjadwalkan pelantikan ketua terpilih. Kentalnya many politic untuk memenangkan salah satu calon membuat sebagian anggota APDI meminta pemilihan diulang.
H.Yaya Mulyadi saat ditemui dikediamannya membantah, kalau dirinya melakukan pemboikotan uang Mubes sebesar 25 jt yang dikucurkan Pemda Ciamis, justru ia menuding pihak panitia tidak tranparan dengan dana yang didapatnya.”Seperti sumbangan dari simpatisan serta uang yang lainya”.ujarnya.
Sedangkan SK Bupati tentang penggunaan dana untuk Mubes APDI di Pangandaran adalah dana anggaran yang di terima APDI tahun 2008, bukan dana rutin yang di terima 2009 “Saya rasa panitia keliru menjabarkan SK Bupati tersebut,”kilahnya.
Kalaupun panitia Mubes punya utang ke pihak ketiga karena kekurangan biaya Mubes, silahkan pihak ketiga tersebut, tagih kepada pengurus APDI yang baru, biar kami tahu dan kami akan mencari penyelesainya, kami anggap utang pihak ke tiga 99 % fiktif yang dikatakan panitia Mubes, karena sampai kini LPJ dari panitia Mubes kami belum menerima, lanjut Yaya.
Menyinggung pelantikan dirinya oleh dewan pakar sudah dilaksanakan, jadi dirinya syah untuk memimpin APDI Kab. Ciamis. Sedangkan mengenai panitia Mubes APDI Pangandaran bukan kewenangannya, mau bubar maupun tidak itu urusan panitia.
Sementara itu, Ketua Panitia Mubes Toto saat dikonfirmasi Tabloid Buser Trans, mengatakan alasan kepanitiaan belum bubar diantaranya, ketua terpilih belum dilantik serta keuangan ke pihak ketiga belum selesai.
SK Bupati tentang penggunaan uang yang dari pemda jelas bukan yang tahun 2008, namun tahun anggaran 2009, justru H Yaya yang keliru penjabarannya, seharusnya uang tersebut diberikan kepada panitia Mubes, yang sampai sekarang masih ada di tangan H. Yaya.
Toto menuturkan, sesuai dengan agenda Mubes Pangandaran setelah pemilihan selesai akan diatur pelantikan, yang nantinya dilaksanakan lain waktu setelah Mubes”Eh tahu tahu oleh dewan pakar dilantik setelah ketuk palu penutupan selesai"uangkap Toto sambil tersenyum.
Ketika ditanya siapa dewan pakar yang melantik ketua terpilih, Toto kepada wartawan hanya menggelengkan kepala.
Menjawab tentang keuangan Mubes dirinya sudah memberikan LPJ kepada Agus Sekertaris APDI terpilih sesuai yang diminta H yaya, temasuk didalamnya pihak ketiga yang belum dibayar. ”Kalau Pak H.Yaya mengaku belum menerima , saya kurang yakin”terangnya.
“Seandai H.Yaya ketua terpilih meminta pertanggung jawaban keuangan pengurus lama, kenapa mau bekerja sebelum serah terima selesai”sambung Toto.
Menyinggung dugaan kentalnya many politic dengan memberikan HP Flexi gratis agar memberikan suara ke salah satu calon, sampai saat ini belum ada laporan ke panitia Mubes, silahkan siapapun masih mempunyai kesempatan untuk mengadukan permasalahan tersebut sekalipun media yang menemukan penyimpangan tersebut, pasti kami tanggapi.
Mengenai kemungkinan pemilihan ulang dilakukan, dirinya belum mau memastikan karena dasar dasar kesana belum kuat untuk itu, tapi itu mungkin bisa terjadi kalau kami sudah mempunyai dasar yang kuat.
Salah satu anggota APDI Kab. Ciamis kepada Buser Trans mengatakan ini terjadi karena kurangnya komunikasi dari berbagai pihak, sangat disayangkan APDI adalah orang-orang No1 di desa masing-masing masih belum bisa dewasa.
“Apalagi kalau terbukti mengelapkan uang organisasi dan many politik, sangat memalukan kita semua”jelasnya.
Untuk itu perlu kiranya semua anggota kembali dikumpulkan untuk duduk bersama membicarakan kemajuan APDI,”Kalau bisa APDI beralih ke APDESI karena di tinggat Jawa-Barat dan nasional APDI belum ada hanya di Kabupaten Ciamis saja.”harapnya. Dan kalau bisa Mubes diulang kembali untuk menentukan haluan Asosiasi Perangkat Desa, sebelum bara membakar kita semua. (Nurdin Senjaya/Buser Trans)
Untuk itu perlu kiranya semua anggota kembali dikumpulkan untuk duduk bersama membicarakan kemajuan APDI,”Kalau bisa APDI beralih ke APDESI karena di tinggat Jawa-Barat dan nasional APDI belum ada hanya di Kabupaten Ciamis saja.”harapnya. Dan kalau bisa Mubes diulang kembali untuk menentukan haluan Asosiasi Perangkat Desa, sebelum bara membakar kita semua. (Nurdin Senjaya/Buser Trans)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar